A Single Planet for All Humanity

Rabu, 13 April 2011 21:30 WIB

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menuntut pemerintah pusat memrioritaskan daerah itu sebagai pilot project program hibah karbon REDD Indonesia-Norwegia senilai US$1 miliar.

Pasalnya, Riau merupakan daerah gambut dan berada pada posisi teratas penyumbang emisi terbesar se-Indonesia.

“Saya tidak mengerti mengapa pemerintah pusat tidak memasukkan Riau sebagai prioritas dari delapan provinsi yang masuk program REDD Indonesia-Norwegia. Kemungkinan ada unsur politis atau klausul kesepahaman yang tidak mengizinkan Riau untuk masuk dalam REDD,” kata Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau Fadrizal Labay kepada mediaindonesia.com
di Pekanbaru, Rabu (13/4).

Padahal, lanjut Fadrizal, Riau merupakan daerah nomor satu penghasil emisi karbon terbesar di Indonesia. Untuk itu, sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Presiden (Kepres) REDD, Riau menuntut sekaligus mempertanyakan pemerintah pusat mengapa tidak memprioritas daerah pemilik gambut terluas di Indonesia itu dalam program REDD demi mengatasi perubahan iklim dunia.

“Kami sudah mengajukan proposal ke tim satgas REDD. Perkembangan terakhir arahnya memang yang masuk adalah Kalimantan dan Papua,” ujar Fadrizal.

Ia mengungkapkan, ada semacam alasan khusus Tim Satgas REDD yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto untuk tidak memasukkan Riau dalam program REDD. Antara lain, luas bentang hutan Riau yang makin terbatas atau tersisa sekitar 1,2 juta hektare dari luas daratan 8 juta hektare.

Namun, katanya, alasan itu tidak sebanding dengan kondisi geografis Riau yang berkontribusi dalam emisi karbon dunia. “Seperti dari kebakaran hutan dan lahan atau pun moratorium penebangan hutan. Jika itu dihitung-hitung dengan upaya pencegahan yang kita lakukan, mungkin timbal balik REDD yang didapat Riau akan sangat besar,” ujarnya. (RK/OL-01)