A Single Planet for All Humanity

sumber : Tempo

19 Mei 2011

Eko Ari Wibowo

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Instruksi Presiden untuk penundaan ijin baru  kawasan hutan primer dan lahan gambut. Daerah yang masuk dampak moratorium ini seluas  64 juta hektar dan mayoritas di kawasan yang dilindungi menurut Undang-undang. “Tadi pagi bapak presiden sudah tanda tangani Inpresnya,” kata Staf Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim,  Agus Purnomo di Kantor Presiden, Kamis 19 Mei 2011.

Sebelumnya, pemerintah berkomitmen dalam pengembangan kawasan hutan dan lingkungan hidup sesuai kerjasama moratorium dengan Norwegia. Sedang area penggunaan lahan, Agus mengatakan selama di hutan primer dan gambut akan ditunda, maka tidak boleh digunakan. “Kalau itu masih di tangan bupati atau kehutanan dan dicadangkan untuk areal penggunaan lain tapi belum di lepas maka tidak boleh,” katanya.

Sedangkan para pengusaha disarankan bisa mengerjakan Secondary forest yang luasnya 34 juta hektar. Untuk hutan yang masih primary, masih bagus masih belum disentuh manusia, semuanya tidak boleh dikerjakan. “Hutan yang rusak, hutan yang pernah di log, pernah dulu kebakaran silahkan pakai,” katanya. Instruksinya tidak memberikan ijin baru selama dua tahun, dimana itu diberlakukan, di primary forest dan peat land.

Ia menuturkan tidak semua hutan primer ini dilindungi. Lagipula, kata dia, siapa yang bilang kalau hutan dilindungi aman. Faktanya banyak ijin keluar. “Ini untuk mempertegas, yang masih primary kalau disentuh melanggar inpres dan akan di enforce,” katanya.