sumber : mediaindonesia.com
senin 11 Juli 2011
LOMBOK–MICOM: Alokasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan bagi masyarakat lokal atau adat masih minim. Pemerintah daerah (pemda) lebih memberikan izin kepada pihak investor swasta ketimbang masyarakat lokal.
Sesuai data dari Kementerian Kehutanan, alokasi izin pemanfaatan dan pengelolaan hutan kepada masyarakat hanya sebesar 200,000 hektar (ha) dari target alokasi 500,000 ha di tahun 2010. Sedangkan dari target 700,000 ha di tahun 2011, pemda baru mengalokasikan lahan hutan sebesar 171,000 ha.
Bahkan, berdasarkan data dari Right and Resources Initiatives (RRI), pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan di Indonesia oleh masyarakat lokal masih 1%. Angka tersebut jauh dibawah negara China yang mencapai 58%.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan, minimnya alokasi kawasan hutan bagi lahan ini akan berdampak pada konflik lahan dan sengketa lahan. Pemerintah daerah seharusnya segera memberikan izin pemanfaat pngelolaan hutan bagi masyarakat.
Menurutnya, sejak tahun 2010, izin pengelolaan hutan diberikan pemerintah daerah. Gubernur memberikan izin pengelolaan hutan desa. Sementara Bupati dan Walikota memberikan izin Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat. Namun, hingga saat ini kebanyakan hutan dipakai oleh pengusaha.
“Sekarang harus seimbang, karena rakyat tidak sejahtera. Pemerintah daerah harus segera meningkatkan penyerapan hutan tersebut bagi masyarakat sekitar hutan,” terang Zulkifli usai membuka Konferensi Internasional tentang Tenurial Hutan, Tata Pemerintahan dan Kewirausahaan, Lombok, Senin (11/7).
Zulkifli mengatakan, pemberian izin pengelolaan hutan pada masyarakat lokal untuk perkebunan, pertanian, dan hutan rakyat sebenarnya jauh lebih menguntungkan daripada diperuntukan pertambangan.
Izin kelola itu mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat dan menyerap lapangan kerja. (*/X-12)
A Single Planet for All Humanity 